JUBI --- Terkait dengan upaya akan digelarnya dialog Jakarta-Papua Dewan Adat Papua (DAP) kembali mengingatkan bahwa dialog tersebut tidak akan disetujui, jika kapasitas dialog diturunkan menjadi komunikasi konstruktif.
“Dialog antara Jakarta dan Papua nantinaya tetap harus dimediasi pihak internasional yang netrlal. Tidak ada istilah dialog nasional antara pemerintah Indonesia dengan Rakyat Papua saja di Negara Indonesia” kata Forkorius Yeboisembut Ketua dewan Adat Papua (DAP) kepada JUBI, Jumat (4/3).
Dia menjelaskan komunikasi konstruktif yang pernah diwacanakan pemerintah Indonesia sebelumnya, hanya pantas disebut dialog masalah pembangunan karena hanya dihadiri para pejabat, Bupati, Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP), Gubernur dan Majelis Rakyat Papua.
Sedangkan dialog yang diinginkan oleh rakyat Papua adalah sebuah dialog berlebel internasional, bukan dialog dalam bingkai Otonomi Khusus. Forkus menilai, Dilaog bersifat internasional yang dimediasi piak yang netral dipastikan akan mengakomodir secara total akar persoalan di Papua.
“Yang akan hadir dalam dialog harus mereka yang menbwa lamabang Bintang Kejora, bukan membawa lambang partai politik. Jika tidak demikian, maka itu bukan dialog yang kami ingingkan” ujarnya.
Dia menambahkan, dalam dialog Papua- Jakarta DAP telah memercayakan Jaringan Damai Papua (JDP) menyiapkan semua yang berkaitan dengan upaya pelaksanaan dialog tersebut.
Dia mengku, melalui dialog internasional, dipastikan akan terungkap berbagai persolan di Papua, seperti masalah marjinalisasi, diskriminasi, kegagalan pembagunan, pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) dan kontradiksi sejarah anatara bangsa Papua dan Negera Indonesia.
“Untuk menjawab semua persoaln tersebut salah satu solusinya ialah harus ada dialog anatara Jakarta dan Papua dengan dimediasi pihak ketiga yang netral, bukan komunikasi konstruktif. (Yarid AP)
http://www.tabloidjubi.com/index.php/daily-news/jayapura/11212-dap-tolak-dialog-konstruktif
No comments:
Post a Comment